Posted July 10, 2013 by admin in Berita

Tatang Hernas Widjaja: Subsidi BBM Kurang Tepat Guna

BANDUNG, itb.ac.id – Maraknya isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat saat ini. Timbul pula polemik kontroversial mengenai subsidi BBM itu sendiri. Pemungutan suara fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna DPR pada Senin (17/06/13) akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 mengenai kenaikan harga BBM, dimana premium naik menjadi Rp6.500,00 dan solar menjadi Rp5.500,00.

Tatang Hernas Soerawidjaja, dosen Program Studi Teknik Kimia ITB yang juga merupakan anggota Dewan Riset Nasional (Komisi Energi) dan Wakil Ketua Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), mendukung pula keputusan kenaikan harga BBM yang diputuskan pada rapat paripurna DPR. Menurutnya, pada praktiknya tujuan hakiki dari pemberian subsidi BBM di Indonesia tidak tercapai dan telah salah kaprah, serta merupakan penghamburan sia-sia anggaran negara.

“Subsidi BBM telah menjadi pengeluaran tunggal terbesar sejak 2007, jauh lebih besar dari pengeluaran untuk subsidi-subsidi lain dan belanja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Pekerjaan Umum,” papar Tatang.

Menurutnya, adanya subsidi BBM menyebabkan harga BBM yang dikonsumsi masyarakat di dalam negeri relatif lebih murah daripada harga pasar normal. Perbedaan harga solar dan premium yang besar antara di dalam negeri dan di negara-negara tetangga sangat berpotensi memicu terjadinya penyelewengan berupa penyelundupan solar dan premium yang ada di dalam negeri untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi ke luar negeri.

Tatang berpendapat bahwa demonstrasi demi demonstrasi yang menentang kenaikan harga BBM sesungguhnya tidak merepresentasikan pembelaan terhadap rakyat kecil, malahan menghantar rakyat pada keterpurukan secara perlahan. Minyak bumi dan bahan bakar fosil sebagai konsumsi pokok masyarakat kian langka dan mahal, dan masyarakat pun seharusnya siap akan pergeseran pemanfaatan sumber energi primer dari bahan bakar fosil ke sumber-sumber terbarukan. “Pemberian subsidi BBM sebaiknya disertai pula dengan perhatian dan insentif layak kepada pengembangan industri bahan bakar alternatif, misalnya bahan bakar nabati (BBN) serta energi terbarukan lain,” jelas Tatang, yang juga merupakan Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) dan anggota Dewan Penasehat Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI). Sumber:www.itb.ac.id/news/

Share this