INFORMASI PUBLIK (under construction)

Beranda Informasi Publik

Fakultas Teknologi Industri (FTI) sebagai salah satu Fakultas yang ada di ITB ikut serta bertanggung jawab untuk memfasilitasi informasi publik sesuai dengan manat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ketersediaan sarana-prasarana sistem informasi baik dalam bentuk pelayanan langsung maupun digital dijamin oleh ITB sebagai bentuk keterbukaan institusi kepada masyarakat.

Pelayanan informasi publik mengacu pada regulasi yang berlaku secara nasional. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Tim PPID FTI-ITB.

Daftar Informasi

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Berikut adalah kategori informasi yang mencakup informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, dan laporan keuangan.

Profil FTI-ITB

Agenda Kegiatan FTI-ITB

Informasi Kinerja FTI-ITB

Informasi Kinerja FTI-ITB

Laporan Keuangan dan Aset FTI-ITB

Laporan Keuangan dan Aset FTI-ITB

Informasi yang Wajib Tersedia Setia Saat

Berikut adalah kategori informasi yang mencakup daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan beserta dokumen penjelas.

Dokumen Pendukung Kinerja Institusi

Dokumen Pendukung Kinerja Institusi

Daftar Peraturan, Kebijakan dan Perjanjian Kerja Sama

Daftar Peraturan, Kebijakan dan Perjanjian Kerja Sama

Surat Menyurat Pimpinan FTI-ITB

Data Perbendaharaan atau Inventaris

Data Perbendaharaan atau Inventaris

Rencana Strategis dan Rencana Kerja FTI-ITB

Rencana Strategis dan Rencana Kerja FTI-ITB

Penelitian di FTI-ITB

Peta/Denah Gedung FTI-ITB

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pelayanan Publik

Prosedur Permohonan

  1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi FTI-ITB secara tertulis atau tidak tertulis.
  2. PPID FTI-ITB akan mencatat identitas Pemohon Informasi Publik. Identitas meliputi nama, alamat, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta
  3. PPID FTI-ITB akan mencatat identitas Pemohon Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
  4. PPID FTI-ITB akan memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
  5. Permintaan informasi publik dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik.
  6. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID FTI-ITB akan menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
    • Informasi yang diminta berada di bawah penguasaan PPID FTI-ITB ataupun tidak. Apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaan PPID FTI-ITB dan PPID FTI-ITB mengetahui keberadaan informasi tersebut, PPID FTI-ITB akan memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta.
    • Penerimaan atau penolakan permintaan. Permintaan informasi akan ditolak jika informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan (dirahasiakan).
    • Informasi yang diminta diberikan secara keseluruhan atau sebagian tergantung pada status informasi (dikecualikan/dirahasiakan atau dapat diakses oleh publik)
    • Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan.
    • Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
  7. PPID FTI-ITB dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada PPID FTI-ITB diatur oleh Komisi Informasi.

Skema Tata Cara

35964tata-cara

Pengaduan Publik

Penjelasan Informasi

A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala

  • informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
  • informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait
  • informasi mengenai laporan keuangan
  • informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

B. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-Merta

Informasi yang dimaksud adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum

C. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

  • daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan
  • hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya
  • rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik
  • perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga
  • informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
  • prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
  • laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik

D. Informasi yang Dikecualikan dari Permohonan Informasi Publik

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
    1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana
    2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana
    3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional
    4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya
    5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
    1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri
    2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi
    3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya
    4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer
    5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia
    6. sistem persandian negara
    7. sistem intelijen negara
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
    1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara
    2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan
    3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya
    4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti
    5. rencana awal investasi asing
    6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi atau lembaga keuangan lainnya
    7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
    1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional
    2. korespondensi diplomatik antarnegara
    3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan Internasional
    4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
    1. riwayat dan kondisi anggota keluarga
    2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang
    3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang
    4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang
    5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal
  • memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
  • informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Sumber: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berikut adalah Pejabat PPID Pelaksana :